SOSIALISASI DKPP

23 Aug 2013

Kamis (22/8) bertempat di Hotel Patra Jasa Semarang, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) melaksanakan kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis pelaksana tugas DKPP. Dalam acara itu pembukaan yang berlangsung sore hari dibuka oleh Gubernur Jawa Tengah yang dihadiri oleh KPU dan Panwaslu se Jawa Tengah dan LSM serta akademisi dan mahasiswa. Acara yang ditujukan kepada KPU dan Bawaslu Provinsi itu bertujuan agar para pelaksana penyelenggara pemilu memahami dan mengetahui hal-hal yang sering kali menjadi persoalan dalam pengajuan sidang kode etik oleh DKPP.

b02031494479d102ebf47ecbf33bdecb_dkppHadir pada kesempatan itu Gubernur Jawa Tengah, Bibit Waluyo dan Ketua DKPP Prof, Dr. Jimly Asshidiqie, serta komisioner KPU Pusat Sigit Pamungkas. Dalam sambutannya Gubernur Bibit Waluyo masih menyentil kekalahannya dalam pemilukada kemarin, aku ki wes sportif, eh seng kono di kei 10 ewu, 20 puluh ewu lha kok katut. Selain mengkritisi pemilukada yang lalu, dia juga memaparkan keberhasilannya dalam menyabet 125 perhargaan. jajal yen iso, salipen begitu tantangnya kepada penggantinya Ganjar Parnowo tanpa menyebut kepada siapa tantangan itu ditujukan.

Sementara ketua DKPP Prof Jimly dalam orasinya menyampaikan bahwa penyelenggara pemilu harus tunduk dan patuh pada rule of law. KPU dan Bawaslu tidak melanggar hukum serta melanggar etika, hal ini untuk mengantisipasi lemahnya aturan hukum agar ada fairness competition. Selain itu dia juga menyoroti para pemilik media yang juga maju ke pentas politik, kedepan harus ada aturan dan batasan, agar para pemilik media ini kemudian tidak menjadi pemimpin media dan pemimpin politik.

Prof. Jimly juga menyoroti tentang trias politica karya Montesqiu, bahwa trias politica sekarang sudah basi, dan dia memberikan teori baru tentang politik. Bahwa sekarang politik terdiri atas empat pilar, atau Quadru politica dalam perspektif secara sempit dan luas. Secara sempit Quadru Politica di bagi menjadi empat kelompok, yaitu eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara pemilu. Pihak eksekutif dan legislatif akan berhadapan dengan penyelenggara pemilu dalam pemilihan umum, sementara yudikatif akan berhadapan dengan penyelenggara pemilu manakala terdapat aduan peserta pemilu terhadap kinerja penyelenggara pemilu baik KPU maupun Bawaslu.

Penyelenggara pemilu sebagai pelayan dituntut bersikap obyektif, independen dan imparsial dalam melayani para peserta pemilu tetapi tidak bersikap formal dan kaku. Penyelenggara pemilu sebagai abdi ataupun pelayan pemilu melayani rakyat yang mempunyai hak pilih dan peserta pemilu yaitu partai politik. Semua itu nantinya akan membawa ke muara Election for Integrity. Quadru politica dalam arti luas yaitu terdiri dari State, civil society, market, dan the media. Apabila satu orang menguasai keempat pilar ini maka dipastikan negara akan mengalami kartel jenis baru yang tentu saja akan merugikan rakyat, sehingga empat pilar ini harus dipisah dan tidak boleh dikuasai oleh satu orang sekaligus.


TAGS penyelenggara pemilu panwaslu kpu dewan kehormatan


-

Author

Follow Me

Search

Recent Post